Kaur dan Muko-Muko Dianak Tirikan

  • Posted on July 23, 2013 at 9:44 AM

Kabupaten Kaur dan Muko-Muko adalah dua kabupaten yang terdapat di Provinsi Bengkulu. Kabupaten Kaur berjarak sekitar 250 km dari Kota Bengkulu, sedangkan Kabupaten Muko-Muko berjarak sekitar 270 km dari Kota Bengkulu. Kedua kabupaten ini memang termasuk kabupaten yang letaknya paling jauh dari pusat Kota Bengkulu dibandingkan 7 Kabupaten lainnya, yakni: Bengkulu Selatan (Manna), Bengkulu Tengah (Karang Tinggi), Bengkulu Utara (Argamakmur), Kepahiang (Kepahiang), Lebong (Muara Aman), Rejang Lebong (Curup), Seluma (Tais).

Kadispendik Provinsi Bengkulu H. Syafruddin AB Msc mengatakan untuk Provinsi Bengkulu, hanya 8 kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai sekolah pelaksana kurikulum 2013. Terdiri dari 33 SD, 30 SMP, dan 16 SMA dan 6 SMK. Sedangkan sekolah di Kabupaten Kaur dan Muko-Muko belum menjadi sekolah sasaran. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan anggaran dan jarak tempuh.

Dengan alasan jarak tempuh dari Bandar Udara (Bandara) Fatmawati Bengkulu ke Kabupaten Kaur dan Muko-Muko yang memakan waktu lebih dari 5 jam perjalanan, maka pemerintah (Kemendikbud) mengambil kebijakan bagi kedua kabupaten tersebut untuk belum memakai kurikulum 2013 pada tahun ajaran baru ini. Dan Alasan keterbatasan anggaran inilah yang semakin menumbuhkan kesan diskriminasi, bukankah Kabupaten Kaur dan Kabupaten Muko-Muko adalah bagian dari Provinsi Bengkulu? sama dengan kabupaten-kabupaten lainya.

Kebijakan ini jelas dinilai bersifat diskriminatif karena hanya beberapa sekolah saja yang telah menerapkan kurikulum baru (kurikulum 2013) sementara sekolah-sekolah lain masih memakai kurikulum lama (KTSP).

Begitupun dengan kedua kabupaten ini (Kaur dan Muko-Muko) terkesan dianak tirikan. Padahal semestinya semua kabupaten yang ada di Provinsi ini diperlakukan secara adil, tidak diskriminatif. Apalagi hanya dengan alasan jarak dari kota ke kabupaten dan alasan anggaran semata.

Padahal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Maka jika penerapan kurikulum 2013 tidak serentak diberlakukan, jelas ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional negara kita Indonesia.

“Karena di tahun ini sosialisasi tentang kurikulum akan terus dilaksanakan, jadi sekolah yang belum menjadi sasaran dapat berbenah diri karena pada gilirannya sekolah itu juga akan menjadi sekolah penyelenggara. Tahun 2015 seluruh sekolah sudah menyelenggarakan kurikulum ini,” terang Kadispendik Provinsi Bengkulu H. Syafruddin AB Msc.

Ini artinya untuk sekolah yang belum memakai kurikulum 2013  termasuk Kabupaten Kaur dan Kabupaten Muko-Muko baru memakai kurikulum baru ini di tahun ajaran selanjutnya. Kenyataan ini memang sangat disayangkan karena jelas-jelas membuat warga Kabupaten Kaur dan Kabupaten Muko-Muko merasa tersisih.

Ada baiknya apabila pemerintah belum siap untuk memberlakukan kurikulum ini secara serentak di seluruh Indonesia, maka hendaknya menunggu saja sampai kurikulum 2013 tersebut benar-benar siap untuk dipakai secara serentak bagi seluruh sekolah yang ada di Indonesia. Agar tidak menimbulkan polemik dan kesenjangan yang sedikit banyak akan mengurangi rasa kebersamaan dan persaudaraan karena tidak adanya persamaan hak untuk memperoleh pendidikan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Comments are closed.